Teori Jumlah Uang Beredar

TEORI JUMLAH UANG BEREDAR

A.    Konsep dan Pengertian Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar adalah uang yang berada di tangan masyarakat. Namun definisi ini terus berkembang, seiring dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Cakupan definisi jumlah uang beredar di negara maju umumnya lebih luas dan kompleks dibandingkan negara sedang berkembang. Para ekonom Klasik (tapi tidak semuanya) condong untuk mengartikan uang beredar sebagai currencyi karena uang inilah yang benar-benar merupakan daya beli yang langsung bisa digunakan, dan oleh karena itu langsung mempengaruhi harga barang-barang. Jumlah uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit, luas, dan lebih luas.

1.      Uang Beredar Dalam Arti Sempit (M₁)[1]

Uang beredar dalam arti sempit (M₁) didefinisikan sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral (currency plus demand deposits).

M₁ = C + DD

Dimana:

M₁ = Jumlah uang beredar dalam arti sempit

C = Currency (uang cartal)

DD = Demand Deposits (uang giral)

Uang giral (DD) di sini hanya mencakup saldo rekening koran atau giro milik masyarakat umum yang disimpan di bank. Sedangkan saldo rekening koran milik bank pada bank lain atau bank sentral (Bank Indonesia) ataupun saldo rekening koran milik pemerintah pada bank atau bank sentral tidak dimasukan dalam definisi DD. Satu hal lagi yang penting untuk dicatat mengenai DD ini adalah bahwa yang dimaksud disini adalah saldo atau uang milik masyarakat yang masih ada di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk membayar atau berbelanja.

Pengertian jumlah uang beredar dalam arti sempit (M₁) bahwa uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran, bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang “mendekati” uang, misalnya deposito berjangka (time deposits) dan simpanan tabungan (saving deposits) pada bank-bank. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan ini sebenarnya adalah juga adalah daya beli potensial bagi pemiliknya, meskipun tidak semudah uang tunai atau cek untuk menggunakannya.

2.      Uang Beredar Dalam Arti Luas (M₂)[2]

Berdasarkan sistem moneter Indonesia, uang beredar M₂ sering disebut juga dengan likuiditas erekonomian. M₂ diartikan sebagai M₁ plus deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank, karena perkembangan M₂ ini juga bisa mempengaruhi perkembangan harga, produksi dan keadaan ekonomi pada umumnya.

M₂ = M₁ + TD + SD

Dimana:

TD = time deposits (deposito berjangka)

SD = savings deposits (saldo tabungan)

Orang menempatkan uangnyaa dalam TD atau SD karena simpanan ini memberikan bunga. Definisi M₂ yang berlaku umum untuk semua negara tidak ada, karena hal-hal khas masing-masing negara perlu dipertimbangkan. Di Indonesia, M₂ besarnya mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah pada bank-bank dengan tidak tergantung besar kecilnya simpanan tetapi tidak mencakup deposito berjangka dan saldo tabungan dalam mata uang asing.

3.      Uang Beredar Dalam Arti Lebih Luas (M₃)

Definisi uang beredar dalam arti lebih luas adalah M₃, yang mencakup semua deposito berjangka (TD) dan saldo tabungan (SD), besar kecil, rupiah atau mata uang asing milik penduduk pada bank oleh lembaga keuangan non bank. Seluruh TD dan SD ini disebut uang kuasi atau quasi money.

M₃  = M₂ + QM

Dimana:

QM = quasi money (uang kuasi)

Di negara yang menganut sistem devisa bebas (artinya setiap orang boleh memiliki dan memperjualbelikan devisa secara bebas), seperti Indonesia, memang sedikit sekali perbedaan antara TD dan SD dalam rupiah dan TD dan SD dalam dollar. Setiap kali membutuhkan rupiah dollar bisa langsung menjualnya ke bank, atau sebaliknya. Dalam hal ini perbedaan antara M₂  dan M₃ menjadi tidak jelas. TD dan SD dollar milik  bukan penduduk  tidak termasuk dalam definisi uang kuasi.

Definisi yang paling luas yang disebut dengan likuiditas total aset atau total liquidity mencakup semua alat-alat likuid yang ada di masyarakat. Jadi, yang termasuk di sini bukan hanya TD dan SD, tetapi juga misalnya obligasi pemerintah dan swasta jangka pendek (biasanya yang jatuh temo kurang dari 1 tahun), wesel perusahaan, cek mundur, simpanan (deposito) di luar negeri, dan sebagainya.

B.     Teori Kuantitas Uang

Menurut paham klasik, uang tidak mempunyai pengaruh terhadap sektor riil, tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat bunga, kesempatan kerja atau pendapatan nasional. Pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah dan kualitas dari pada tenaga kerja, julah daripada modal yang dipakai serta teknologi.

Uang, pengaruhnya hanyalah terhadap harga-harga barang. Bertambahnya uang beredar akan mengakibatkan kenaikan harga saja. Jumlah output yang dihasilkan tidak berubah. Inilah yang sering disebut dengan classical dichotomy, merupakan pemisahan sektor moneter dengan sektor riil.

Teori kuantitas uang tidak muncul begitu saja, melainkan turun-temurun mulai dari David Ricardo sampai dengan Irving Fisher. Jika dilihat lebih lanjut memang terjadi perbedaan antara teori kuantitas uang dari ekonom tersebut.[3]

1.      Teori David Ricardo

Sebagaimana yang diulas sebelumnya bahwa teori kuantitas uang tersebut tidak langsung ditemukan oleh Irving Fisher, melainkan dikeluarkan terlebih dahulu oleh David Ricardo. Untuk lebih mempermudah pemahaman akan perbedaan teori kuantitas tersebut, pertama-tama akan dibahas mengenai teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh David Ricardo yaitu M = k x P.

Dalam teori ini dijelaskan bahwa M merupakan jumlah uang beredar, k adalah konstanta, dan P adalah tingkat harga barang. Dari rumusan tersebut bisa diartikan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah uang beredar maka akan memberikan pengaruh yang signifikan pada turunnya nilai uang. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika uang yang beredar semakin banyak dan barang yang beredar jumlahnya tetap, sehingga secara otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap barang yang akan berakibat pada kenaikan harga uang. Hal tersebut bisa dijelaskan ketika uang Rp 5.000 yang pada awalnya bisa untuk membeli sebatang coklat, kemudian berubah menjadi Rp 10.000. hal itu disebabkan oleh naiknya jumlah uang yang beredar.

2.      Teori Irving Fisher

Teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher adalah sebagai upaya untuk memperbaiki kuantitas uang yang dikemukakan terlebih dahulu oleh David Ricardo. Dalam teori kuantitas uang Irving Fisher, dikemukakan bahwa kenaikan harga barang tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, melainkan juga kecepatan dari peredaran uang tersebut. Sehingga ketika kecepatan uang beredar tinggi, hal tersebut akan berpengaruh pada kenaikan harga barang, sedangkan ketika kecepatan peredaran uang rendah maka yang terjadi adalah sebaliknya yaitu terjadi penurunan harga barang.

Untuk lebih mempermudah teori yang disampaikan oleh Irving Fisher didapatkan rumus M x V = P x T. Berdasarkan rumus ini bisa diartikan bahwa M merupakan jumlah uang beredar, V merupakan kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga secara umum, dan T merupakan volume perdagangan. Sebagaimana yang dijelaskan di awal, bahwa kecepatan peredaran uang sangat mempegaruhi kenaikan harga barang.

Untuk lebih mempermudah pemahaman dari Irving fisher tersebut akan dikemukakan sebuah ilustrasi sebagai berikut:[4]

Misalnya jumlah uang beredar pada tahun 2000 adalah sebesar 100 milyar, kecepatan peredaran uang beredar adalah 5 kali, dan barang terjual sebanyak 50 juta unit. Sedangkan tahun 2002 ketika jumlah uang beredar dan jumlah barang yang terjual sama, yaitu 100 milyar dan 50 juta unit, serta kecepatannya bertambah 2 kali, maka bisa diketahui perbedaan tingkat harga pada tahun 2000 dan 2002 dengan hitungan:

Tahun 2000

M x V = P x T

100.000.000.000 x 5 = P x 50.000.000

P = 10.000

Tahun 2002

M x V = P x T

100.000.000.000 x 7 = P x 50.000.000

P = 14.000

Dari hitungan tersebut terlihat secara jelas pengaruh kecepatan peredaran uang terhadap kenaikan harga barang. Sehingga dengan begitu bisa disimpulkan kembali bahwa semakin tinggi kecepatan peredaran uang maka akan berpengaruh pada kenaikan harga barang, dengan syarat, jumlah uang beredar dan volume perdagangan tetap sama.

Selain itu kehebatan lain dari teori kuantitas uang oleh Irving Fisher adalah formula yang membedakan antara peredaran uang kartal dan giral. (M x V) + (M₁ x V₁) = P x T. Dari formula ini M₁ adalah jumlah peredaran uang giral, V₁ adalah kecepatan peredaran uang giral.

3.      Teori Cambridge (Marshall Equation)

Marshall memandang persamaan Irving Fisher dengan sedikit berbeda. Ia tidak menekankan pada perputaran uang (velocity) dalam suatu periode, melainkan pada bagian dari pendapatan (GNP) yang diwujudkan dalam bentuk uang kas. Secara matematis sederhana, teori Marshall dapa ditulis sebagai berikut:

M = k Py

Di mana k adalah bagian dari GNP yang diwujudkan dalam bentuk uang kas, jadi besarnya sama dengan 1/v. Marshall tidak menggunakan volume transaksi (T) sebagai alat pengukur jumlah output, tetapi diganti dengan Y. Jadi T pada umumnya lebih besar dari pada Y, sebab dalam pengertian T termasuk juga total transaksi barang akhir dan atau setengah jadi yang dihasilkan beberapa tahun yang lalu. Sedang dalam GNP hanyalah mencakup barang akhir dan jasa yang dihasilkan pada tahun tertentu saja. Juga dalam GNP tidak termasuk barang setengah jadi.[5]

Memandang persamaan cash-balance sebagai persamaan permintaan akan uang, maka apabila jumlah uang naik dua kali, harga juga akan naik dua kali sampai permintaan akan uang sama dengan jumlah uang. Apabila jumlah uang naik dua kali, maka masyarakat akan kelebihan uang yang dipegan. Mereka akan membelanjakan kelebihan uang ini sampai jumlah uang yang diinginkan untuk dipegang sama dengan jumlah uang yang ada. Ini terjadi apabila GNP telah naik dua kali.

C.     Penciptaan Uang Oleh Perbankan

Salah satu fungsi bank yang utama adalah sebagai pencipta uang, baik uang kartal yang diciptakan oleh bank sentral, uang giral (yang diciptakan oleh bank umum), maupun uang kuasi yang dapat diciptakan oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam menguraikan proses penciptaan uang oleh bank-bank umum perlu dibuat beberapa pemisahan:

1.      Rasio cadangan yang diciptakan

2.      Semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh bank umum kepada langganannya

3.      Transaksi-transaksi selalu dibayar dengan menggunakan cek

4.      Seluruh tabungan yang dimaksudkan ke dalam setiap bank umum adalah merupakan tabungan giral.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai uang yang diciptakan oleh Bank Sentral maupun Bank Umum yaitu:

1.      Mekanisme penciptaan uang kartal oleh Bank Sentral[6]

            Bank sentral bertanggung-jawab mengukur jumlah uang beredar, yang menunjukkan banyaknya uang yang ada pada suatu waktu tertentu. Jumlah uang baru yang tidak diketahui penciptaannya dapat ditunjukkan dengan cara membandingkan pengukuran-pengukuran tersebut pada waktu-waktu yang berbeda.

Bank sentral akan menerbitkan uang kartal baik uang kertas maupun uang logam karena alasan:

a)      Ekspansi, artinya memang situasi perekonomian Negara yang bersangkutan benar-benar sedang memerlukan penambahan jumlah uang beredar dalam rangka stabilitas moneter.

b)      Mengganti uang-uang yang ditarik dari peredaran karena berbagai alasan, misalanya karena sudah rusak atau lusuh, sudah banyak dipalsukan dan lain sebagainya.

2.      Mekanisme penciptaan uang oleh Bank Umum

Salah satu fungsi bank yang utama adalah sebagai pencipta uang, baik uang kartal yang diciptakan oleh bank sentral, uang giral (yang diciptakan oleh bank umum), maupun uang kuasi yang dapat diciptakan oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

Bank umum adalah bank yang dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. Terjadinya uang giral dan uang kuasi pada dasarnya dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu:[7]

a)      Melalui substitusi

Penciptaan uang giral karena substitusi adalah manakala seseorang menyetorkan uang kartal ke dalam rekening giro atau rekening korannya, atau ke rekening tabungan, atau ke rekening deposito. Dengan demikian bank tersebut telah menciptakan uang giral atau uang kuasi. Dengan cara ini jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak berubah, karena pertambahan uang giral dan uang kuasi tersebut diimbangi dengan pengurangan uang kartal yang disetorkan ke bank, hanya komposisinya saja yang berubah yaitu jumlah uang kartal berkurang, sedangkan jumlah uang kuasi bertambah dengan jumlah yang sama.

b)      Melalui transformasi

BPUG mendiskonto wesel atau membeli surat-surat berharga dari seseorang dan membukukan harga wesel yang didiskonto atau surat berharga yang dibeli tersebut ke rekening giro atau tabungan atau deposito atas nama yang bersangkutan. Dalam hal transformasi ini jumlah uang yang beredar tidak berubah.

c)      Melalui pemberian kredit

Manakala BPUG memberikan kredit kepada seseorang atau perusahaan dan kredit tersebut dipindah bukukan ke dalam rekening giro atau rekening koran debitur yang bersangkutan, maka akan terjadi pertambahan uang giral sebesar kredit yang diberikan tersebut. Demikian pula uang yang beredar di masyarakat pun akan bertambah sebesar kredit yang diberikan.

Adapun mekanisme penciptaan uang oleh bank umum adalah sebagai berikut:[8]

a)      Penciptaan Melalui Pemberian Kredit Rekening Koran (R/K)

Kredit rekening koran adalah kredit yang penyediaan dananya, oleh bank pemberi kredit (kreditur) tidak dengan menggunakan uang tunai melainkan dengan jalan memindah bukukan sejumlah fasilitas kreditnya ke dalam rekening giro atau rekening koran atas nama peminjam (debitur). Sedangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau surat pemindah bukuan lainnya. Penarikan tersebut dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan dengan jumlah sebagian-sebagian atau sekaligus atau keseluruhan sesuai dengan pagu (batas, plafond/ceiling) yang merupakan fasilitas kredit maksimal yang diterimanya.

Selain dari itu, maka pada jenis kredit rekening koran debitur dapat menyetorkannya kembali uangnya ke rekeningnya setiap waktu sesuai dengan kebutuhannya. Dengan cara tersebut maka beban bunga yang dikenakan atas debitur tersebut menjadi lebih ringan, karena biasanya bank akan mengenakan bunga hanya pada uang yang ditarik yaitu yang benar-benar digunakan (saldo debet), sedangkan fasilitas yang tidak ditarik (sisa fasilitas yang masih ada pada bank) tidak dikenakan bunga.

Dengan terjadinya pemberian Kredit Rekening Koran tersebut maka akan terjadi pertambahan uang giral, melalui proses berikut:

Pada saat seseorang menerima kredit R/K, maka apabila syarat-sayarat kredit telah terpenuhi (akad kredit telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, surat-surat jaminan atau agunan telah diserahkan kepada bank dan syarat-syarat administratif lainnya sudah dipenuhi), maka uang hasil kredit tersebut dibukukan oleh bank ke dalam rekening giro atau rekening koran (current account/demand deposit account) atas nama debitur. Dengan demikian mulai saat itu debitur sudah memiliki uang (giral) sebesar jumlah fasilitas pinjamannya.

Sejak saat itu pula debitur memiliki hak tarik atas uang tersebut dengan jalan mengisi dan menandatangani cek sesuai kebutuhannya. Begitulah bahwa pada saat tersebut telah terjadi penciptaan uang giral sebesar kredit rekening koran tersebut.

Uang giral tersebut akan tetap ada atau eksis sebesar angka yang ditunjukkan rekening debitur pada pembukuann atau neraca bank yang bersangkutan sepanjang kredit tersebut belum diambil seluruhnya atau sebelum dilunasi oleh debitur.

Sering kali terjadi bahwa seandainya debitur menggunakan fasilitas kreditnya untuk suatu transaksi bisnis, kemudian menandatangani cek sejumlah tertentu dan mebayarkannya kepada pihak lain, sedang pihak lain penerima cek tersebut tidak menukarkan cek tersebut dengan uang tunai, melainkan membayar cek tersebut kepada pihak ketiga lainnya, kemudian pihak ketiga tersebut bertindak seperti pihak sebelumnya, sehingga cek tersebut dimungkinkan berpindah tangan berkali-kali. Dari proses seperti itu, dapat diperkirakan bahwa keberadaan uang giral tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang lama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama uang giral yang berasal dari kredit R/K belum dicairkan maka selama itu pula uang giral yang tercipta tersebut merupakan bagian dari uang beredar di masyarakat, tidak ubahnya penciptaan uang giral melalui substitusi yaitu uang giral yang berasal dari penyetoran uang kartal (fresh money/ bibit uang) oleh seseorang nasabah bank ke dalam rekening gironya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Adapaun perbedaan antara Kredit Rekening Koran dengan Rekening Koran biasa adalah terletak pada penyediaan dananya, di mana pada Kredit R/K, dananya disediakan oleh bank (sebagai dana pinjaman) yang dimasukkan ke dalam rekening koran atau rekening giro debitur, sedangkan pada rekening koran atau rekening giro biasa, dananya berasal dari pemegang rekening. Dana tersebut bisa saja berasal dari pinjaman dari bank tetapi bukan pinjaman dalam bentuk Kredit R/K, melainkan dalam bentuk kredit tunai, uang kemudian uangnya disetorkan ke dalam rekening gironya, sehingga penarikan dan penyetoran terhadap rekening tersebut tidak terkait dengan besar kecilnya hak tarik atau fasilitas kreditnya.

Perbedaan lainnya adalah pada Kredit R/K telah terjadi penambahan uang beredar karena adanya penciptaan uang giral, sedangkan pada rekening koran atau rekening giro yang disebabkan adanya penyetoran uang tunai atau kartal tidak menyebabkan terjadinya penambahan uang beredar, karena munculnya uang giral yang baru (akibat setoran ke rekening giro) diimbangi dengan pengurangan uang kartal sejumlah yang disetorkan ke bank (proses substitusi).

Untuk lebih memperjelas uraian mengenai penciptaan uang giral melalui pemberian kredit R/K oleh perbankan, kita lihat ilustrasi di bawah ini sebagai berikut:

Contoh 1) Sebagian angka neraca Bank “Expo”

Bank “Expo”

Aktiva	Passiva
Kas Rp 1.000.000.000,-

Contoh 1) di atas menggambarkan pada suatu tanggal tertentu posisi kas Bank Expo menunjukkan angka Rp. 1.000.000.000,-

Selanjutnya dimisalkan bahwa bank tersebut memberikan kredit R/K kepada Tuan A sebesar Rp. 100.000.000,- maka neraca bank tersebut akan berubah menjadi sebagai berikut:          

Contoh 2)

Bank “Expo”

Aktiva	Passiva
Kas                   Rp 1.000.000.000,-	R/K (Tn.A)     Rp 100.000.000,-
Debitur (Tn.A)  Rp 100.000.000,-

Dari contoh 2) di atas terlihat jelas bahwa neraca sebelah passiva muncul kewajiban bank yaitu R/K yang tiada lain adalah uang giral sebesar fasilitas kredit tersebut. Seandainya kredit tersebut ditarik tunai sebagian atau seluruhnya maka uang giral tersebut akan berkurang sebagian atau habis atau lenyap sama sekali sesuai dengan jumlah penarikan tunainya, seperti contoh 3) dan 4) berikut:

Contoh 3) Adanya penarikan tunai sebagian, misalnya Rp. 25.000.000,-

Bank “Éxpo”

Aktiva	Passiva
Kas                   Rp 975.000.000,-	R/K (Tn.A)     Rp 75.000.000,-
Debitur (Tn.A) Rp 100.000.000,-

Contoh 4) Adanya penarikan tunai semua fasilitas kredit yaitu Rp. 100.000.000,-

Bank “Expo”

Aktiva	Passiva
Kas                   Rp 900.000.000,-	R/K (Tn.A)     NIHIL
Debitur (Tn.A) Rp 100.000.000,-

Pada contoh 3), penciptaan uang giral tinggal Rp 75.000.000,- karena ada penarikan uang tunai sebesar Rp 25.000.000,-, sedangkan pada contoh 4) penciptaan uang giral menjadi habis atau nihil karena seluruh fasilitas kredit telah ditarik.

Namun demikian sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa sifat atau karakteristik kredit R/K adalah dapat ditarik dan disetor setiap saat, maka Tuan A selama jangka waktu kredit dapat dengan leluasa menarik dan menyetorkan kembali sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Oleh karena itu, saldo R/K, dengan perkataan lain uang giral yang telah habis tadi tiba-tiba akan muncul kembali sebesar jumlah yang disetornya, seperti pada contoh 5). Di mana Tuan A menyetor kembali uangnya sebesar Rp 50.000.000,-, maka neraca Bank Expo akan terlihat sebagai berikut:

Bank “Expo”

Aktiva	Passiva
Kas                    Rp 950.000.000,-	R/K (Tn.A)     Rp 50.000.000,-
Debitur (Tn.A)  Rp 100.000.000,-

b)      Penciptaan Uang Giral Karena Adanya Setoran Uang Kartal

Sebagaimana dimaklumi bahwa perbankan adalah lembaga kepercayaan yang sekaligus juga sebagai lembaga perantara (intermediary) pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu deposits function, loaning function dan penyedia jasa-jasa (bank services). Yang dimaksud dengan deposits function adalah fungsi perbankan untuk mencari, menerima dan menghimpun simpanan-simpanan dana dari masyarakat, baik berupa giro, tabungan, deposito dan jenis simpanan-simpanan lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan loaning function adalah fungsi perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit atau pinjaman bagi dunia usaha maupun individu-individu, yang dananya berasal dari deposits function tadi. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu penyediaan jasa-jasa adalah berupa pelayanan bank kepada para nasabahnya untuk berbagai keperluan di luar fungsi pertama dan kedua misalnya jasa pengiriman uang, bank garansi atau jaminan bank, pembukaan letter of credit dan lain sebagainya.

Setiap kali perbankan berhasil menjalankan deposits function-nya dalam arti berhasil menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan-simpanan dalam bentuk tunai, berarti kas bank akan bertambah, sehingga bank tersebut mempunyai tenaga dan kemampuan untuk menjalankan fungsi yang kedua (loaning function) yaitu memberikan kredit. Hal itu berarti dengan setoran berupa uang segar (fresh money) dari masyarakat tersebut, bank mempunyai potensi untuk “mengembangbiakkan uang tersebut, melalui pemberian kredit. Ingat bahwa setiap uang kartal adalah tergolong pada uang primer yang disebut juga sebagai “uang bibit”.

Sehubungan dengan uang tersebut maka uang kartal atau uang primer yang diterima bank tersebut selanjutnya akan “berkembangbiak” secara luas berdasarkana mekanisme tertentu, seperti terlihat dari contoh-contoh sebagai berikut:

Pada suatu tanggal tertentu bank Expo menerima setoran dari nasabahnya yaitu Tuan B sebesar Rp 100.000.000,- berupa uang tunai atau kartal yang dimasukkan ke dalam rekening gironya, maka sebagian angka neraca Bank Expo akan terlihat sebagai berikut:

Contoh 1)

Bank “Expo”

Aktiva	Passiva
Kas     Rp 100.000.000,-	Giro (Tn.B)     Rp 100.000.000,-

Selanjutnya Bank Expo dengan adanya dana giro yang diterima dari Tuan B tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan kredit, misalnya kepada Tuan C sebesar Rp 80.000.000,-, yang ditariknya secara tunai. Kemudian Tuan C menyetorkan uang tersebut ke Bank Intro dalam bentuk giro, maka sebagian angka neraca Bank Expo dan sebagian angka neraca Bank Intro akan terlihat sebagai berikut:

Contoh 2)

Bank “Expo”

Aktiva	Passiva
Kas                     Rp 20.000.000,-	Giro (Tn.B)     Rp 100.000.000,-
Debitur (Tn.C)   Rp 80.000.000,-

Contoh 3)

Bank “Intro”

Aktiva	Passiva
Kas     Rp 80.000.000,-	Giro (Tn.C)     Rp 80.000.000,-

Dengan adanya setoran tunai dari Tuan C pada rekening gironya, maka Bank Intro mempunyai kemampuan untuk memberikan kredit. Seandainya hal tersebut dilaksanakan misalnya kepada Tuan D sebesar Rp 60.000.000,-, di mana kemudian Tuan D menarik uangnya secara tunai dan menyetorkannya ke Bank Mersi ke dalam rekening gironya, maka kita akan melihat sebagian angka neraca Bank Intro dan sebagian angka neraca Bank Mersi sebagai berikut:

Contoh 4)

Bank “Intro”

Aktiva	Passiva
Kas                   Rp 20.000.000,-	Giro (Tn.C)     Rp 80.000.000,-
Debitur (Tn.D   Rp 60.000.000,-

Contoh 5)

Bank “Mersi”

Aktiva	Passiva
Kas     Rp 60.000.000,-	Giro (Tn.D)     Rp 60.000.000,-

Dengan adanya setoran tunai dari Tuan D sebesar Rp 60.000.000,- ke dalam rekening gironya, maka Bank Mersi mempunyai kekuatan untuk memberikan kredit, katakanlah kepada Tuan E sebesar Rp 50.000.000,-, di mana selanjutnya Tuan E menyetorkan uang hasil kredit tersebut ke Bank Minni, maka sebagian angka neraca Bank Mersi dan Bank Mini akan terlihat sebagai berikut:

Contoh 6)

Bank “Mersi”

Aktiva	Passiva
Kas                   Rp 10.000.000,-	Giro (Tn.D)     Rp 60.000.000,-
Debitur (Tn.E)  Rp 50.000.000,-

Contoh 7)

Bank “Mini”

Aktiva	Passiva
Kas     Rp 50.000.000,-	Giro (Tn.E)     Rp 50.000.000,-

Dan seterusnya di mana proses tersebut akan berlanjut sepanjang uang bibit tersebut masih mampu berkembangbiak.

Dari mekanisme atau ilustrasi yang dikemukakan di atas yaitu dari contoh-contoh neraca (1 sampai 7) dapat terlihat dengan jelas bahwa dengan uang bibit sebesar Rp 100.000.000,- dapat diciptakan uang giral yang cukup besar. Dalam contoh di atas, di mana dengan hanya terjadi 3 kali proses pemberian kredit yaitu dari Bank Expo sebesar Rp 80.000.000,-, dari Bank Intro sebesar Rp 60.000.000,- dan dari Bank Mini sebesar Rp 50.000.000,- telah terjadi penciptaan uang giral sebesar Rp 290.000.000,- yang masing-masing ditunjukkan oleh neraca Bank Expo sebesar Rp 100.000.000,-, oleh Bank Intro sebesar Rp 80.000.000,-, oleh Bank Mersi sebesar Rp 60.000.000,- dan oleh Bank Mini sebesar Rp 50.000.000,-.

Dari jumlah uang giral tersebut maka yang berpengaruh terhadap penambahan uang yang beredar adalah sebesar Rp 190.000.000,-, sebab uang giral yang tercatat pada neraca Bank Expo sebesar Rp 100.000.000,- merupakan substitusi dari uang kartal, artinya mengurangi uang kartal yang beredar yang beralih menjadi uang giral.

Itulah yang disebut mekanisme berlipat gandanya uang (money multiplier) oleh jaringan perbankan yang akan terus menerus berjalan. Dan mekanisme penciptaan uang giral seperti di atas pada dasarnya tidak mengenal batas alias tidak terhingga seandainya pemerintah dalam hal ini Bank Sentral tidak membatasinya.

Pembatasan oleh Bank Sentral tentunya mutlak diperlukan yaitu di samping adanya ketentuan yang mengharuskan bank untuk selalu memelihara sejumlah uang tunai pada kasnya, juga memberlakukan ketentuan bagi bank yang mengharuskan menyimpan sebagian uang atau dana simpanan yang diterimanya dari nasabah pada rekening giro atau rekening koran pada Bank Indonesia. Uang yang disimpan pada rekening giro di Bank Indonesia tersebut merupakan cadangan resmi yang biasa disebut cash reserve requirement (CRR) atau cash ratio atau persentase likuiditas minimum secara resmi yang harus dipatuhi oleh setiap bank. Andaikata dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa denda atau penalti dari mulai yang ringan sampai berat.

Ketentuan tentang besar kecilnya CRR atau di negara kita yang saat ini disebut Giro Wajib Minimum (GWM), selalu berubah-ubah disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan jumlah uang yang beredar.

Manfaat dari adanya CRR adalah di samping untuk pemeliharaan likuiditas bank, yang pada gilirannya juga berarti melindungi nasabah penyimpan dan yang tidak kalah pentingnya agar perbankan tidak menciptakan uang semena-mena tanpa batas, sehingga jumlah uang beredar dapat dikendalikan sesuai kebutuhan. Dengan adanya CRR maka jumlah simpanan yang berhasil dihimpun oleh bank tidak mungkin seluruhnya dikreditkan karena sebagian diwajibkan untuk disimpan pada rekening giro di Bank Sentral.

Dalam kasus ke 7 (tujuh) contoh di atas, maka ke 4 (empat) bank tersebut masih memiliki posisi kas yang relatif cukup besar, jadi tidak semua simpanan yang diterimanya dikreditkan.

Dapat kita bayangkan apabila tidak ada batasan atau dengan perkataan lain ketentuan besarnya CRR adalah nol, maka kalau merujuk contoh-contoh di atas, di mana awalnya dari bibit uang atau uang inti atau uang primer sebesar Rp 100.000.000,- yang diterima oleh Bank Expo, kemudian seluruhnya dikreditkan, selanjutnya diterima oleh Bank Intro, yang kemudian dikreditkan lagi, lantas diterima oleh Bank Mersi dan seterusnya, maka jumlah uang giral yang akan tercipta tidak akan terhingga besarnya.

Dengan demikian maka besar kecilnya efek berlipat gandanya penciptaan uang giral (money multiplier) oleh perbankan tergantung dari tinggi rendahnya persentase CRR. Semakin tinggi CRR maka semakin kecil jumlah uang giral yang dapat diciptakan oleh bank, sebaliknya jika semakin rendah persentase CRR maka akan semakin banyak jumlah uang giral yang mampu diciptakan oleh bank. Apabila hal itu dituangkan dalam rumus/ formula maka akan terlihat sebagai berikut:

Di mana :   C = uang tunai + giro di Bank Indonesia

                  D = deposits atau simpanan yang dihimpun oleh bank

Dengan demikian Uang Giral yang dapat diciptakan adalah

Contoh: apabila CRR di negara kita pada suatu waktu ditetapkan 10%, maka dengan bibit uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (yang disetor ke rekening giro pada bank umum), maka dimungkinkan tercipta uang giral sebesar:

Dalam sejarah perkembangan CRR di Indonesia sebelum keluarnya Paket Deregulasi Perbankan 27 Oktober 1988, ditetapkan sebesar 15%. Setelah 27 Oktober 1988 CRR ditetapkan 2%, kemudian pada tahun 2000-an sampai dengan bulan Oktober 2010 ditetapkan (dengan istilah Giro Wajib Minimum/ GWM) sebesar 5%, kemudian sejak 1 November 2010 ditetapkan 8%.

Demikianlah ketentuan CRR tersebut yang tiada lain adalah merupakan salah satu instrumen/ alat/ piranti moneter yang dimiliki oleh Bank Indonesia, untuk mengendalikan, dalam arti menambah/ memperluas atau mengurangi/ mempersempit jumlah uang beredar sesuai kebutuhan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pada pasca 27 Oktober 1988, CRR ditetapkan hanya 2%, artinya Bank Indonesia menghendaki perluasan jumlah uang beredar dengan sangat luar biasa, karena dengan CRR sebesar itu dimungkinkan tercipta uang giral sebesar 50 kali lipat dari uang intinya.

Kebijakan CRR tersebut merupakan salah satu alat atau instrumen yang dimiliki oleh Bank Indonesia di samping 2 (dua) alat lainnya yaitu politikdiskonto (discount policy) yaitu kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat bunga dasar dan politik dasar terbuka (Open Market Operation/OMO) yaitu menjual dan membeli surat berharga.

Pada politik diskonto, apabila Bank Sentral menghendaki memperluas jumlah uang yang beredar, maka suku bunga dasar diturunkan, sehingga kredit menjadi murah. Dengan demikian akan banyak individu atau perusahaan yang akan mengambil kredit dari bank sehingga jumlah uang beredar di masyarakat akan bertambah. Sebaliknya apabila Bank Sentral bermaksud mempersempit jumlah uang yang beredar, maka suku bunga dasar dinaikkan, sehingga orang enggan (discourage) untuk mengambil kredit, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat menjadi berkurang.

Adapun dengan politik pasar terbuka Bank Sentral dapat menyerap atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menjual surat-surat berharga dengan imbalan atau suku bunga atau keuntungan yang tinggi sehingga banyak menarik minat pembeli. Dengan demikian banyak uang yang masuk ke Bank Sentral. Sebaliknya apabila Bank Sentral menghendaki jumlah uang yang beredar meningkat, maka Bank Sentral akan membeli surat-surat berharga yang dipegang oleh masyarakat dengan harga yang menarik. Dengan demikian akan banyak uang mengalir ke masyarakat sebagai hasil pembelian surat-surat berharga tersebut.

D.    Solusi 100% Reserve Requirement

Reserve requirement (RR) atau Legal Reserve Requirement (LRR) di Indonesia dikenal dengan istilah Giro Wajib Minimum (GWM) adalah suatu simpanan minimum yang wajib diperlihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. LRR atau GWM merupakan instrumen Bank Indonesia untuk membuat kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi, nilai tukar (kurs) dan jumlah uang yang beredar. Jadi perbankan selain harus menyediakan kas yang berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya jika nasabah ingin mengambil simpanannya secara tunai, perbankan juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi GWM pada Bank Sentral yang diambil dari dana pihak ketiga (DPK) yang presentasenya ditetapkan oleh Bank Sentral.[9]

Saat ini terdapat 3 jenis GWM yang perlu dipenuhi oleh bank yaitu:[10]

1.      GWM Primer dalam bentuk giro pada Bank Indonesia minimal 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK)

Contoh perhitungan GWM Primer dalam Rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah). GWM Primer dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah).

2.      GWM Sekunder minimal 4% bisa dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan pengaturan sebagai berikut:

a)      Sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah sampai dengan tanggal 30 September 2013

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 September 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Sekunder dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 September 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).

b)      Sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan September 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Sekunder dalam Rupiah harian dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

c)      Sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Sekunder dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

d)     Sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 2 Desember 2013

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Sekunder dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

3.      GWM LDR, jika Loan to Deposit Rasio (LDR) di bawah 78% atau melebihi 92%. GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.

Alat likuid bank pada umumnya berupa kas dan giro pada Bank Indonesia, yang merupakan aset tidak produktif (tidak menghasilkan) jadi mempunyai perilaku yang bertolak belakang dengan pendapatan bank, dalam arti bahwa semakin tinggi cash rasio maka akan menurunkan pendapatan bank. Dengan demikian pengelolaannya harus dilakukan secermat dan setepat mungkin, agar setiap saat bank dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah, tetapi dijaga agar tidak terjadi Idle Fund. Pengelolaannya ibaratnya seperti orang menggenggam telur, terlalu kencang pecah dan kendor juga pecah (karena terlepas dari genggaman). Untuk itu diperlukan keahlian khusus atas dasar pengalaman yang sangat baik dan sempurna.

Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda mengenai besarnya GWM, disesuaikan dengan kondisi dan kebijkan moneter pada masing-masing negara. Untuk negara-negara yang sistem moneternya sudah stabil, maka besarnya GWM relatif rendah.

---

[1] Boediono, Ekonomi Moneter, (BPFE, Yogyakarta,1988), hlm. 4

[2] Ibid., hlm. 5

[3] Nopirin, Ph.D, Ekonomi Moneter: Buku 1, (BPFE, Yogyakarta, 1992),  hlm. 72

[4] Ibid., hlm.73

[5] Ibid., hlm.74

[6] Drs. H. Rachmat Firdaus, M.Sc., Dr. Maya Ariyanti, S.E., M.M., Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional & Syariah, (Alfabeta, Bandung, 2011), hlm. 71

[7] Ibid., hlm. 72

[8] Ibid., hlm. 72

[9] Bank Indonesia, SE BI No.23/17/13/PPP tetang Giro Wajib Minimum tanggal 28 Februari 1992

[10] Bank Indonesia, PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24-12-2013 tentang Giro Wajib Minimum (GWM)